Tentang Wali Nikah


Home » Tentang Wali Nikah

Terdapat pendapat para ulama mengenai pernikahan tanpa wali ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah menyatakan bahwa wanita yang sudah pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Akan tetapi jika perempuan tersebut bodoh, maka harus dinikahkan oleh walinya. Batasan pandai di sini tidak membedakan perawan maupun janda.

Dari sekian pendapat yang membolehkan hanya Hanafiyah saja. Akan tetapi jika Anda pembaca bermazhab Hanafiyah maka boleh-boleh saja. Dalam hal ini saya tidak memfatwakan dari yang Hanafiyah, karena dalam fatwa jika terjadi perpindahan mazhab harus satu qodhiyah, dan hal ini tidak dapat dianggap enteng.

Jika terjadi pernikahan yang demikian, misalnya nikah lari dan hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan maka saya akan mengikuti Hanafiyah, atau pengantinnya harus pindah mazhab. Wallahu a’lam bisshowab. 

Nikah adalah suatu akad atas manfaat alat kelamin dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun nikah antara lain suami, istri, wali, shighat yaitu ijab dan qabul, dan dua orang saksi. Syarat-syarat seorang wali: islam, laki-laki baligh, merdeka, adil, berakal, dalam keadaan ihtiyar, tidak dalam keadaan ihram atau mahjur. Ayah, Kakek, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki- laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah), Paman seayah (saudara laki-laki seayah dari pihak ayah), Anak laki-laki dari pihak paman, al-Maula. Hakim. Hukum pernikahan tanpa wali tersebut para ulama sependapat tidak sah, kecuali Hanafiyah.

wali nikah

Begini Wali Menurut Ulama Hanâfiyah

1. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama Hanafiyah itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat dengan ulama Syâfi’îyah mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya di syaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (Muslim) disyaratkan walinya juga seorang Muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

(Ali Imran: 28) Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu). 

(At Taubah: 71)Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Baligh

Baligh (orang mukallaf ), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syâfi’îyah tentang hal ini. Dasarnya adalah Hadis Nabi:

Diangkat hukum itu dari tiga (3) perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh. (H.r. Bukhâri Muslim).

c. Berakal sehat

Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum, dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat. Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syâfi’îyah tentang syarat ini, sesuai dengan hadis di atas.

d. Merdeka

Ulama Hanafiyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak mimiliki kebebasan untuk melakukan akad, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelaslah bahwa mengenai syarat-syarat wali beragama Islam merdeka, baligh, dan berakal sehat antara pendapat ulama Syâfi’îyah dan ulama Hanafiyah sama, akan tetapi mengenai laki-laki dan adil berbeda antara keduanya, ulama Hanafiyah membolehkan perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran-ajaran agama) bertindak menjadi wali.

Menurut Abû Hanifah bagi wali yang penting bukanlah laki-laki dan ketaatannya menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan agama, akan tetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat bagi perempuan yang di bawah perwaliannya. Mengetahui akan kemaslahatan dan tidak quratel.

Menurut ulama Hanafiyah seorang perempuan yang dewasa dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain. Menurut ulama Hanafiyah sah suatu perkawinan yamg walinya seorang wanita dan bahkan masyhur dikalangan Hanafiyah seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Alasannya hadis nabi dari dari Ibn Abbas ra.

Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya. (H.r. Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanâfiyah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil, karena beliau berpendapat bahwa hadis Ibn Abbas di atas adalah hadis dha’if. Seseorang yang fasik dapat menjadi wali karena dengan kefasikan seseorang tidak akan mengurangi rasa kasih sayang dan menjaga kemaslahatan bagi kerabatnya.

2. Wali dan Urutannya

Menurut ulama Hanafiyah urutan wali sebagaimana yang dikemukakan ulama Syâfi’îyah yaitu keluarga dekat yang termasuk ashabah, ulama hanafiyah tidak membatasi wali pada keluarga dekat yang termasuk ashabah saja tetapi keluarga dekat yang termasuk dzaw al-arham juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu.

Ulama Hanafiyah memberikan alasan mengapa wali dalam perkawinan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu kawin dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada ‘ashabah saja juga terdapat pada dzawi al-shiham dan  dzaw al-arham. Karena itu tidak ada alas an membatasi hak perwalian pada pernikahan hanya pada golongan ‘ashhabah saja.

Sementara masalah wali mujbir menurut ulama Hanafiyah wali itu hanya ada wali mujbir saja dan wali ghair mujbir itu tidak ada. Wali mujbir ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau sudah dewasa tapi gila atau dungu dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk ashabah dan saudara dekat yang termasuk dzawi al-arham.

3. Kedudukan wali

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang sudah dewasa bisa menikahkan dirinya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah secara mutlak adalah sah.

Seorang perempuan yang bertindak sebagai wali pernikahan atas dirinya sementara ia masih memiliki wali nasab disyaratkan harus kafa’ah dan pemberian maharnya tidak kurang dari mahar mitsl. Jika pernikahan itu tidak sekufu maka walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan itu itu atau mengajukan permohonan fasakh kepada hakim.

Hak penolakan perkawinan atau fasakh bagi wali ini berlaku jika wali mengetahui tidak kafa’ah itu sebelum terjadinya kehamilan atau melahirkan. Jika mengetahuinya setelah terjadinya kehamilan atau melahirkan, maka hak fasakh atau menolak perkawinan itu menjadi gugur dengan pertimbangan untuk kemaslahat pendidikan anak.34

Ada beberapa alasannya yang dikemukakan ulama Hanafiyah yaitu:

a. Q.s. al-Baqarah [2]: 230, sebagai berikut:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukumhukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

b. Q.s. al-Baqarah [2]: 232, sebagai berikut:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma›ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat 230 dan juga ayat 232 terdapat kata-kata tankihna dan yankihna yang terjemahannya menikah, di sini pelakunya adalah wanita bekas istri itu tadi. Secara makna hakiki (asli) perkerjaan itu semestinya dikerjakan langsung oleh pelaku aslinya, jelas tidak dikerjaklan oleh orang lain (wali) sebagaimana halnya pada makna majazi (kiasan). Demikian juga dapat dilihat dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 234 terdapat kata kerja “fa’alna” yang artinya mengerjakan perbuatan pelakunya (fa’ilnya) adalah wanita-wanita yang kematian suaminya.

Alquran surah al-Baqarah [2]: 234 bahwa nikah yang dilakakan oleh wanita segala sesatu yang dikerjakan tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya wali. Jadi wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali.

c. Hadis Rasul

Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada wali dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinna diamnya. (H.R. Muslim)

Dalam Hadis tersebut terdapat kata menrutut ulama Hanafiyah adalah perempuan yang tidak memiliki suami baik itu masih gadis atau sudah janda. Wanita yang sudah dewasa diberikan hak sepenuhnya mengenai dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan. Dengan demikian seorang perempuan yang sudah dewasa tidak membutuhkan wali dalam melaksanakan akad perkawinan karena dirinya berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.38

d. Wanita yang sudah dewasa memiliki hak untuk melakukan transaksi (ahliyah al-ada’) dalam semua taransaksi (akad) kebendaan. 

Ulama hanafiyah mengqiyaskan hak bertransaksi dalam bidang perkawinan pada masalah kebendaan, karena itu wanita yang sudah dewasa dapat melakukakan transaksi (akad) dalam perkawinan.

Sumber: